Sebaliknya, Ahmad Ali menyatakan PSI harus siap apabila skema kepemiluan membuat persyaratan masuk parlemen menjadi lebih berat.
Sikap tersebut juga muncul ketika pembahasan mengenai ambang batas parlemen tengah menjadi perhatian dalam penyusunan aturan Pemilu.
Ahmad Ali sebelumnya menjelaskan bahwa menurut pemahamannya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghapus keberadaan parliamentary threshold, tetapi membatalkan ketentuan 4% dan mengembalikan pengaturan selanjutnya kepada pembentuk undang-undang.
Bagi Ahmad Ali, PSI tidak ingin menjadikan angka Ambang Batas Parlemen sebagai alasan untuk mengendurkan konsolidasi.
“Berapa pun ambang batasnya,” kata Ahmad Ali, PSI harus tetap bersiap.
Menariknya, Ahmad Ali tidak hanya membawa isu Threshold Pemilu dalam konsolidasi tersebut.
Ia juga mengumumkan rencana evaluasi berkala setiap tiga bulan dari DPW terhadap jajaran DPD.
BACA JUGA : Dari Rival Jadi Satu Meja | Ahmad Ali dan Anwar Hafid Mulai Baca Peta Politik Sulteng 2029
Evaluasi itu diarahkan untuk memastikan pengurus yang bekerja di daerah tetap mendapatkan perhatian partai, termasuk dari sisi ekonomi.
PSI juga tengah mengupayakan program jaminan kesehatan bagi para pengurus. Ahmad Ali mengatakan DPP berusaha memfasilitasi agar pengurus dapat memperoleh perlindungan melalui asuransi.
“Kita ingin memastikan bahwa semua pengurus PSI ketika sakit bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal,” ujarnya.
Dengan demikian, pesan Ahmad Ali dari Palu bukan semata soal apakah PSI mampu melewati Threshold Pemilu.
Ia sedang mendorong kader membangun mesin politik yang menurutnya harus mampu bekerja dalam berbagai kemungkinan skema pemilihan umum.
