PALU – Transformasi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Kementrian Pekerjaan Umum (PU) terus bergulir.
Di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, penerapan e-Katalog Versi 6 (V6) disebut menjadi tonggak baru dalam tata kelola tender konstruksi jalan nasional yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis sistem elektronik.
Baca Juga : Dua Kepala Daerah Apresiasi BPJN Sulteng dalam Peresmian Jembatan Palu 4 dan Elevated Road
Kepala BPJN Sulawesi Tengah, Bambang S Razak, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan proyek infrastruktur jalan di wilayahnya kini sepenuhnya mengikuti regulasi terbaru pengadaan melalui sistem e-katalog versi terbaru.
“E-Katalog Versi 6 dirancang untuk meminimalisir intervensi manual. Semua tahapan terekam dalam sistem dan dapat ditelusuri,” ujar Bambang, di Palu, Senin (16/2).
Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, e-Katalog konstruksi V6 mengadopsi skema mini kompetisi antar penyedia yang sudah terkurasi dalam katalog elektronik nasional.
Proses pemilihan tidak lagi berbasis dokumen fisik, melainkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terintegrasi.
Dalam sistem tersebut, tahapan administrasi, teknis, hingga negosiasi harga tercatat secara digital.
Setiap aktivitas meninggalkan jejak elektronik (audit trail) yang dapat diawasi oleh aparat pengawas internal pemerintah maupun lembaga eksternal.
Menurut Bambang, dashboard monitoring yang tersedia dalam platform e-katalog memungkinkan pengawasan berlapis serta mempermudah proses audit terhadap tender proyek jalan nasional.
“Riwayat penawaran, evaluasi, hingga negosiasi harga tidak bisa dihapus atau dimodifikasi secara sepihak. Semuanya terdokumentasi,” kata Mantan Kasatker PJN wilayah 1 BPJN Sulbar ini.
Selain aspek administratif, sistem pengadaan konstruksi melalui e-katalog versi terbaru juga menitikberatkan pada pemenuhan standar teknis pekerjaan.
Dalam proyek jalan nasional, misalnya, faktor mutu material dan distribusi aspal menjadi perhatian utama.
Penentuan jarak Asphalt Mixing Plant (AMP) disebut mengacu pada standar kualitas campuran aspal dan efisiensi anggaran negara.
“Distribusi hotmix memiliki batas waktu dan suhu tertentu agar kualitas tetap terjaga. Itu pertimbangan teknis, bukan administratif,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, proses tender konstruksi pemerintah tidak hanya mempertimbangkan harga terendah, tetapi juga aspek kualitas, keberlanjutan, dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan.
Penerapan e-Katalog Versi 6 merupakan bagian dari reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menekankan transparansi, persaingan usaha sehat, serta percepatan belanja negara.
Sejumlah perubahan mendasar dalam V6 antara lain:
- Digitalisasi penuh proses pemilihan penyedia
- Sistem negosiasi harga berbasis aplikasi
- Evaluasi kinerja penyedia secara historis
- Integrasi pengawasan dalam satu platform nasional
Model ini diharapkan mampu menekan potensi praktik kolusi sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran proyek infrastruktur.
Baca Juga : Jalan Rajamoili Komodo Rampung Total, Perkuat Konektivitas & Ketahanan Pesisir Kota Palu
Di Sulawesi Tengah, proyek pembangunan dan preservasi jalan nasional menjadi salah satu sektor strategis yang menopang konektivitas antarwilayah. Karena itu, tata kelola pengadaan menjadi perhatian publik.
Bambang menilai, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme baru e-katalog penting agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap proses tender yang kini sepenuhnya berbasis sistem.
“Transformasi ini memang mengubah pola lama. Namun tujuannya jelas, yakni memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, akuntabel, dan profesional,” ujarnya.
Dengan implementasi e-Katalog Versi 6, BPJN Sulawesi Tengah menyatakan siap menjalankan proses pengadaan proyek jalan nasional sesuai regulasi terbaru dan prinsip good governance.
Transformasi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas pengelolaan proyek infrastruktur serta menjaga kepercayaan publik terhadap belanja negara.
Di tengah sorotan terhadap proyek di BPJN Sulteng, sistem elektronik yang terdokumentasi menyeluruh menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa setiap proses tender berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
