Merah di Proyek Lindu !
Seabrek persoalan penanganan paket A-6 infrastruktur jalan di Sulawesi Tengah, mengharuskan penyelenggara negara harus putar otak. Proyek ini dari hulu sudah abu-abu, dan kini membebani keuangan Negara.
Ditenggarai sejumlah akal-akalan diciptakan untuk mendulang untung. Indikasi “main mata” pun menyeruak. Kondisi proyek baru mencapai 33 persen, terjadi selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan sehingga mengalami Show Cause Meeting atau SCM II, sementara keuangan Negara sudah ikut terkuras.
Kurangnya kordinasi dan banyak bolong disana-sini, mempertegas proyek rekontruksi akses jalan Danau Lindu yang dibandrol Rp79,5 miliar itu diselimuti banyak kelemahan. Sejak berkontrak satu tahun lalu, kondisi proyek belum separuhnya terbangun sehingga memberikan dampak gangguan pada jalur aktifitas masyarakat Sadaunta-Lindu.
Investigasi Trilogi bersama tim beberapa pekan lalu menemukan sederet permasalahan sepanjang penanganan rekontruksi akses jalan Danau Lindu yang ditangani sejauh 17 km itu. Di proyek ini, negara berpotensi rugi hingga pelaksanaan terindikasi pelanggaran hukum.
Lembaga Negara harus segera turun melakukan audit investigasi dengan menggandeng ahli kontruksi independen untuk menelisik proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Sarana Multi Usaha itu. Sangitnya bau “penyimpangan” pelaksanaan proyek dengan Nomor kontrak : HK.02.0-Bb14.5.6/LINDU/JICA-IRSL/01 itu, perlu di pelototin dari segala penjuru.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementrian PUPR, Dr. Ir. Hedy Rahadian, M,Sc, yang dikonfirmasi terkait dengan persoalan penanganan paket A-6 Rekontruksi jalan akses Danau Lindu di Kabupaten Sigi, yang ditangani oleh BPJN Sulawesi Tengah, memilih tidak menjawab.
Meskipun pesan konfirmasi via whatsap yang dikirim pada Kamis 14 Maret 2024 malam itu sudah terbaca. Sampai berita ini diterbitkan, pejabat tinggi Madya (eselon I) Kementrian PUPR ini belum menjawab konfirmasi Trilogi bersama tim.
