SELURUH komponen masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu diminta ikut mengawasi pendistribusian bantuan pemenuhan atas hak korban bencana gempa bumi, Likuefaksi dan tsunami yang dilakukan oleh pemerintah setempat.
Publik beranggapan, pendistribusian dana bencana tersebut rawan dipolitisasi oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik praktis menjelang pertarungan Pilkada 2020.
Seperti diketahui, kasus politisasi bantuan pemenuhan atas hak korban bencana pemerintah telah terjadi secara terang-terangan ditempat umum. Jika hal itu terjadi, patut diduga, dengan adanya penyalahgunaan bantuan tersebut dianggap telah mencederai rasa kemanusiaan di tengah perhelatan pilkada serentak.
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dapil Kota Palu, Yahdi Basma, melalui rilis yang dikirim kepada Koran Trilogi, Sabtu 19 September 2020 menerangkan, jika peluang politisasi bantuan penyaluran santunan ahli waris oleh anggota DPR RI bersama Walikota Palu dianggap tidak etik.
“Menurutku, ini amat tidak etik, bukan karena ditengah Pandemi Covid19, tapi karena di tengah “Kontestasi PILKADA” yang seharusnya serius junjung tinggi prinsip-prinsip fairness, jurdil, edukatif & tidak koruptif” tulisnya.
