Realisasi APBD Sulteng 2021 Terjadi Pergeseran Anggaran, Urutan Teratas KONI Dengan Suntikan Dana Rp12 Miliar

  • Bagikan
Realisasi APBD Sulteng 2021

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Baru-baru ini memaparkan evaluasi pengawasan pelaksana program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Realisasinya terjadi Pergeseran Anggaran, Urutan Teratas KONI Dengan Suntikan Dana Rp12 Miliar.

APBD Sulteng terjadi pergeseran anggaran khususnya pada laporan anggaran belaja operasi dan belanja tidak terduga untuk tiga pos anggaran.

Diantaranya untuk penanganan Covid-19 dengan total anggaran Rp9,5 miliar, kemudian anggaran biaya pengamanan TNI dan Polri sebesar Rp3,6 miliar, dan KONI Sulteng dengan suntikan dana sebesar Rp12 miliar.

Hal itu disampaikan oleh oleh PLT Kepala Biro Pembangunan Muksin Pakaya dalam laporan dalam rapat pimpinan (Rapim) evaluasi dan pengawasan realisasi pelaksan program APBD yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulteng, Ma’mun Amir yang didampingi PLT Asisten Adminidtrasi Ekonomi dan Pembangunan, Rudi Dewanto, Senin 25 Oktober 2021.

Selain itu dia merinci, untuk anggaran belanja operasi sebelumnya berjumlah Rp 3.260.229.098.180 berubah menjadi Rp 3.273.329.098.180 atau bertambah menjadi Rp 13.100.000.000.

Demikian juga belanja tidak terduga sebesar Rp 53.350.000.000, berubah menjadi Rp 40.250.000.000, atau berkurang sebesar Rp 13.100.000.000.

Untuk total APBD tahun anggaran 2021, tambah Muksin Pakaya, Pemprov Sulteng sudah merealisasi anggaran sebesar Rp2,413.585.323.293 dari Rp 4.247.761.193.359,

Hal ini diakui terjadi keterlambatan realiasi anggaran yang telah ditetapkan yang disebabkan adanya penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimasa pandemi. Untuk itu, sebagai arahan Wagub, agar meminta mendengarkan laporan dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam arahan itu ditegaskan, agar kepala OPD mempercepat realisasi anggaran seperti belanja modal yang berdampak langsung kepada masyarakat sesuai perundangan yang berlaku. Selain itu juga, seluruh OPD diminta mengambil kebijakan strategis terkait dengan pencapaian visi dan misinya.

  • Bagikan
error: Content is protected !!