Tak lama kemudian, Camat Batui, Umar Syamsuddin, hadir bersama jajarannya untuk membuka ruang dialog.
“Kami ingin memastikan persoalan ini dipahami bersama dan dicari penyelesaiannya secara baik,” ujarnya kepada warga.
Ketua BPD Honbola, Mit Damila, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat menandatangani berita acara verifikasi bansos karena menilai proses musyawarah sebelumnya belum melibatkan unsur masyarakat secara proporsional.
Situasi sempat menegangkan ketika Kepala Desa Honbola tidak hadir dalam forum dialog yang digelar di BPU.
Warga berharap kepala desa dapat memberi penjelasan langsung terkait data bansos maupun perkembangan rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Banggai yang sebelumnya menyoroti tata kelola pemerintahan desa.
