Sedikitnya tidak kurang dari 50 orang yang menamakan Koalisi Rakyat Anti Korupsi dan Forum Pemuda Kaili, berunjuk rasa di kantor BPJN Sulawesi Tengah. Mereka menuntut transparansi pengelolaan sejumlah proyek jalan dan jembatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Aksi unjuk rasa kali itu dipimpin oleh Harsono Bareki kordinator Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) dan Moh Raslin ketua Forum Pemuda Kaili (FPK) sekaligus penggiat anti korupsi di Sulawesi Tengah.
Dalam orasinya, Harsono Bareki yang juga ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN-RI) untuk Sulawesi Tengah, menuding bahwa penyelenggara negara di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah ditengarai telah main-main atas sejumlah paket proyek yang nilainya mencapai puluhan miliar.
Selain proyek yang dikerjakan diduga secara asal akibat kurang pengawasan, sejumlah proyek jalan dan jembatan juga ditenggarai banyak menyalahi ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Salah satunya terkait Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Akses Danau Lindu yang dimenangkan oleh PT Sarana Multi Usaha.
Diduga PT SMU telah memalsukan dokumen namun tetap dimenangkan oleh BP2JK sekalipun dokumennya yang diduga palsu itu pernah di anulir oleh Pihak BPJN.
“Jawaban kepala balai bahwa terhadap Penetapan Pemenang Penanganan Rekonstruksi Jalan Akses Danau Lindu itu menjadi tanggung Jawab Kepala BP2JK,” kata Harsono Bereki menirukan.
Permasalahan lainnya, kata Harsono, Paket Penanganan Longsoran Ruas Jalan Ogoamas-Tonggolobibi (MYC) yang ditetapkan sebagai Pemenang PT Arafah Alam Sejahtera (PT AAS) adalah perusahaan yang telah di gugurkan dengan alasan metode pelaksanaan tidak sesuai dengan BAB III.
Menurutnya bahwa istruksi kepada peserta, penyampaian data kualifikasi dan dokumen penawaran pada point 25, 8 bagian b melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP.
“Terhadap hal ini Kabalai BPJN meminta untuk didiskusikan kembali dilain waktu karena waktunya terbatas dengn alasan ada Zoom dengan Irjen PUPR” ujarnya.
Selain itu, ditanyakan mengenai permasalahan Paket Preservasi Jalan Tonggolobibi-Sabang-Tambu-Tompe yang dimenagkan oleh PT Batara Jaya Sartika yang ditetapkan oleh Pokja namun dianulir oleh Pihak BPJN.
Anehnya, dan yang dimenangkan adalah PT Karyabaru Makmur adalah Penawar Tertinggi urutan ke 8.
“Hal ini Kabalai BPJN meminta untuk didiskusikan kembali dilain waktu karena waktunya terbatas ada Zoom dengan Irjen PUPR” jelasnya.
Sementara itu, Moh Raslin dalam orasinya menyampaikan permasalahan Pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan Sulawesi Tengah 2 Cs yang diduga ada item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknik, sehingga berpotensi merugikan Negara.
Menurutnya berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pelaksana proyek dilapangan bahwa pekerjaan tersebut dibiayai oleh dana Loan melalui pembiayaan JICA.
“Terkait permasalahan ini, Kabalai BPJN kembali meminta masa aksi untuk didiskusikan kembali dilain waktu karena waktunya terbatas ada Zoom dengan Irjen PUPR” pintanya.
Diakhir Orasinya, Harsono Bereki yang didampinggi oleh Moh Raslin dan sejumlah masa aksi, mendesak Kementerian PUPR untuk segera mencopot Kepala BPJN Sulawesi Tengah dan Kepala Satuan Kerja PJN I.
Pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Selasa 21 Maret 2023 tersebut, dikabarkan digelar ditiga titik lokasi berbeda diantaramya, BPJN Sulawesi Tengah, BP2JK Perwakilan Sulawesi Tengah, dan BWSS III.
Aksi tersebut juga dikabarkan nyaris terjadi bentrok antara masa aksi dan sejumlah pegawai di kantor BPJN Sulawesi Tengah.
Namun, suasana yang sempat memanas itu seketika langsung kondusif setelah ditengahi oleh sejumlah aparat keamanan dari Polres Palu yang sedari awal mengawal masa aksi.
