Keberhasilan target makroekonomi memerlukan stabilitas kawasan serta efisiensi regulasi birokrasi guna menciptakan iklim investasi yang prediktif.
BERANI Berkah : Penguatan modal sosial berbasis nilai religiusitas dan pelestarian hukum adat guna menjaga ketahanan moral instansi dan masyarakat.
BERANI Harmoni : Menjaga stabilitas kamtibmas dan toleransi lintas sektoral guna mengantisipasi gesekan sosial di area strategis, termasuk wilayah sensitif seperti kawasan tambang Dongi Dongi Poso.
BERANI Berintegritas : Upaya reformasi birokrasi lewat implementasi e-government. Langkah ini disinergikan dengan pemanfaatan platform digital seperti eKinerja BKN Sulteng dan Sistem Informasi Kepegawaian Sulteng (SIMPEG) di lingkungan aparatur sipil negara demi memangkas regulasi yang berbelit (red tape) dan menutup celah pungutan liar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur secara konvensional hanya dari tingkat penyerapan anggaran.
Dalam evaluasi kebijakan anggaran daerah, Anwar Hafid memberikan catatan kritis terkait indikator kinerja utama (key performance indicators) seluruh jajaran birokrat:
“Jangan sampai kita merasa berhasil hanya karena program sudah dilaksanakan. Ukuran keberhasilan kita adalah ketika masyarakat merasakan manfaatnya. Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran,” pungkasnya.
Melalui integrasi kebijakan dalam 9 Berani Sulteng, Pemprov optimistis dapat mentransformasi struktur ekonomi daerah secara struktural.
Kombinasi antara penguatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan mutu modal manusia diproyeksikan mampu membawa Sulawesi Tengah menjadi episentrum baru pertumbuhan ekonomi yang inklusif di koridor Indonesia Timur.
