Palu – Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi perhatian publik, terutama di Sulawesi Tengah.
Pengurus Daerah Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Kabupaten Parigi Moutong menilai sejumlah program kerja presiden dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka masih perlu evaluasi serius, khususnya terkait penciptaan lapangan kerja, program makan bergizi gratis Prabowo, dan kebijakan swasembada pangan.
Ketua PD LS-ADI Parimo, Mastang, menyampaikan pandangannya melalui rilis resmi yang diterima Trilogi pada Senin 20 Oktober 2025.
Ia menilai berbagai janji kampanye Prabowo masih belum memberikan hasil yang sesuai harapan masyarakat.
Dalam penjelasannya, Mastang menyoroti janji pembukaan 19 juta lapangan kerja baru yang dijanjikan saat kampanye. Ia menilai realisasi program tersebut belum menunjukkan hasil yang jelas.
“Belum ada penjelasan resmi apakah jumlah tersebut mencakup pekerjaan formal, informal, paruh waktu, atau tanpa klasifikasi yang jelas. Ketidakjelasan ini membuat masyarakat sulit memahami sejauh mana program ini berhasil,” ujar Mastang.
Ia juga menilai minimnya transparansi data pemerintah terkait perkembangan program ini menimbulkan keraguan di masyarakat.
“Tanpa data terbuka, janji politik ini bisa menjadi sekadar wacana tanpa realisasi konkret,” tambahnya.
Menurut Mastang, masyarakat Sulawesi Tengah sempat berharap pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.
Namun, ia menilai proyek tersebut belum menjadi prioritas pemerintahan saat ini.
“Program melanjutkan pembangunan IKN menjadi harapan besar bagi masyarakat Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun kenyataannya, program itu tidak masuk dalam prioritas utama pemerintahan Prabowo,” katanya.
Salah satu program unggulan pemerintah, yakni program makan bergizi gratis Prabowo, juga menjadi sorotan LS-ADI Parimo. Meskipun mendapat alokasi anggaran besar, implementasi di lapangan dinilai bermasalah.
“Program ini harus dievaluasi besar-besaran. Anggarannya besar, tetapi praktik di lapangan menimbulkan kekhawatiran karena banyak kasus siswa mengalami keracunan di berbagai daerah,” tegas Mastang.
Menurutnya, program dengan nilai anggaran besar seharusnya memberikan manfaat positif bagi masyarakat, bukan menimbulkan kekhawatiran.
Selain mengevaluasi program ekonomi dan sosial, LS-ADI Parimo juga menolak rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Mastang menilai wacana ini sebagai kemunduran demokrasi dan pengingkaran terhadap hak politik rakyat.
“Kami menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena menghilangkan hak rakyat untuk memilih secara langsung,” tegasnya.
Ia menambahkan, praktik seperti itu hanya akan memperkuat dominasi elite politik dan mengancam prinsip keterwakilan rakyat dalam demokrasi.
Mastang juga menyoroti program swasembada pangan yang dinilai belum berjalan optimal.
Menurutnya, meski pemerintah mengklaim cadangan pasokan pangan nasional mencapai 4,2 juta ton, harga beras di daerah masih tinggi.
“Data pemerintah tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Di Sulawesi Tengah, harga beras masih tinggi,” ujarnya.
Ia juga menilai kebijakan pembukaan lahan pertambangan rakyat secara besar-besaran sebagai langkah yang tidak tepat.
“Alih-alih menata, kebijakan ini justru memperluas izin tambang hingga menyentuh lahan pertanian warga,” kata Mastang.
Dalam konteks nasional, kritik publik terhadap program Prabowo tidak hanya datang dari kalangan akademisi dan aktivis daerah, tetapi juga dari pengamat ekonomi dan kebijakan publik.
Banyak pihak menilai tahun pertama pemerintahan menjadi tolok ukur penting untuk menilai keseriusan pemerintah dalam menepati janji kampanye.
Evaluasi seperti yang dilakukan LS-ADI Parimo menunjukkan bahwa masyarakat masih menunggu bukti nyata dari program besar yang dijanjikan.
Tantangan terbesar pemerintahan saat ini adalah memastikan bahwa program prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat di lapangan.
Menutup keterangannya, Mastang menegaskan bahwa evaluasi publik bukan bentuk perlawanan politik, melainkan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kami hanya ingin pemerintah benar-benar bekerja sesuai janji kampanye. Rakyat berhak mengetahui sejauh mana komitmen itu diwujudkan,” pungkasnya.
