Perumahan dan Permukiman skala besar adalah skenario dan solusi Pemerintah dalam mengejar kekurangan kebutuhan backlog Huntap bagi penyintas di Sulawesi Tengah.
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II, tengah fokus menuntaskan percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah sesuai intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2022.
Skenario penyediaan hunian tetap atau Huntap di Sulteng saat ini dilakukan dengan tiga skema, diantaranya relokasi kawasan besar, relokasi satelit dan relokasi mandiri.
Untuk skala besar yaitu dengan huntap relokasi tersebut dibangun nantinya menjadi kawasan permukiman baru dengan kelengkapan infrastruktur didalamnya.
Kepala BPPW Sulawesi Tengah, Sahbuddin melalui Subaedi PPK Prasarana Kawasan Permukiman (PKP) mengatakan saat ini penanganan infrastruktur kawasan pemukiman untuk relokasi besar di tiga titik lokasi huntap sedang berjalan.
Subaedi menjelaskan, BPPW Sulteng dalam kaitan percepatan pembangunan Huntap, bertugas hanya sebatas membangun tapak dan infrastruktur penunjang. Sementara untuk pembangunan fisik Huntap, nantinya akan dilakukan oleh BP2P Sulawesi II.
“Kalau soal tapak, kita siapkan untuk mereka artinya kita berusaha untuk tidak mengganggu progresnya. Mekanisme kita, mana lahan sudah siap kita langsung serahkan ke mereka. Intinya kami di BPPW ya, berusaha supaya kejadian yang lalu itu tidak terulang. Sekarang kita mempercepat pekerjaan yang memang tidak berbenturan di satu titik” jelasnya.
Menurut Subaedi, awal pelaksanaan proyek kemanusian itu memang sedikit mengalami keterlambatan dikarenakan harus membuat Siteplant baru dan mengukur ulang, akan tetapi ketika Siteplant dan Elevasi sudah siap sehingga proses pembangunan infrastruktur bergerak terus.
Sejauh ini, kata dia, penanganan tapak huntap dan pembangunan infrastruktur penunjang terus dilakukan, meskipun dalam proses itu masih ada saja warga yang mengaku pemilik lahan melakukan kaplingan di area lokasi pembangunan huntap.
“Itu memang ada beberapa titik yang masih ada persoalan, tapi kita sudah kordinasikan dan Pemda sudah ada examplinya kalau tidak salah akhir bulan, itu mereka sudah mau mengclearkan. Tapi secara umum sih tidak mengganggu Siteplant, kalau yang masih ada masalah ya, memang kita Hole dulu tapi tidak mengganggu yang lain” ujarnya.
Sementara itu Kepala Satuan Kerja (SATKER) BP2P Sulawesi II, Erpika Ansela Surira melalui Zulfahmi PPK Huntap Pasca Bencana, menjelaskan bahwa saat ini sejumlah vendor pembangunan huntap tengah memproduksi sejumlah panel produk RISHA sembari menunggu kesiapan tapak dan infrastruktur yang dibangun oleh BPPW Sulteng.
Zulfahmi mengemukakan percepatan pembangunan huntap ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2023 ini. Sepanjang tidak ada kendala mengenai perubahan diarea lokasi huntap, maka sejumlah kontraktor huntap segera melaksanakan kontruksinya sesuai dengan kesiapan tapak.
“Pada intinya, lahan harus clear and clean. Ketika itu sudah terpenuhi, kegiatan konstruksi juga semakin cepat. Sejauh ini kami fokus pada pembuatan panel RISHA dulu sambil menunggu kesiapan lahan yang dikerjakan oleh BPPW. Jika sudah clear, kegiatan kontruksi huntapnya langsung jalan dan kami upayakan tahun ini akan rampung” kata Zulfahmi.
Menurut Zulfahmi, BP2P Sulawesi II sesuai intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang percepatan Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, dalam kaitanya bertugas untuk menyiapkan bangunan Huntap sebanyak 4,053 unit yang tersebar di Kota Palu, Sigi dan Donggala sesuai dengan jumlah Warga Terdampak Bencana atau WTB yang disepakati antara Kementrian PUPR dan pemerintah daerah.
Menanggapi informasi keterlambatan pembangunan huntap, Zulfahmi membeberkan sejauh ini BP2P Sulawesi II hanya menemui kendala kesiapan lahan dan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh BPPW diarea huntap untuk relokasi korban bencana yang ada dikawasan Tondo II, Talise dan Petobo.
Zulfahmi menjelaskan, keterlambatan pembangunan huntap bukan karena masalah konstruksi maupun anggaran, melainkan karena ketersedian tapak hunian masih dalam proses pekerjaan oleh BPPW Sulteng.
“Sejauh ini Balai Perumahan kordinasi terus dengan BPPW. Jika lahanya sudah dikunci dan tidak ada pergeseran lagi, kegiatan kontruksi huntap langsung jalan. Saat ini kan, BPPW menangani land clearing dan pembangunan infrastruktur dan itu sudah kami laporkan juga ke Ditjend Perumahan” jelasnya.
Percepatan pembangunan huntap di Sulteng, saat ini dilakukan secara kolaborasi antara BPPW Sulawesi Tengah yang menangani infrastruktur jalan lingkungan, saluran drainase, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan sarana penunjang lainya.
Sementara BP2P Sulawesi II akan menangani pembangunan huntap sebanyak 4,053 unit yang tersebar direlokasi kawasan besar Talise sebanyak 712 unit untuk tahap 2A, kawasan Tondo II sebanyak 1,321 unit untuk tahab 2B, kawasan Petobo sebanyak 535 unit untuk tahap 2C.
Selanjutnya untuk penyediaan huntap relokasi satelit tahap 2D dibangun sebanyak 449 unit yang tersebar di Kota Palu, Huntap Mandiri sebanyak 129 unit, Talise 66 unit, Petobo 115 unit, Ujumbou 46 unit, Tondo 34 unit, Lende Tovea I dan II sebanyak 25 unit, Lende Tovea III sebanyak 16 unit, Lende Induk 9 unit, Tompe 7 unit, Wani 4 unit dan Lompio 2 unit.
Kemudian penyediaan huntap untuk tahap 2E dibangun sebanyak 535 unit dan penyediaan huntap tahap 2F sebanyak 471 unit dan relokasi huntap mandiri sebanyak 30 unit.
Dari jumlah total 4,053 unit huntap yang sedang dibangun untuk tahap II, Jumlah tersebut di luar dari jumlah yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR pada Kegiatan Contingency Response Emergency Component atau CERC dari pendanaan yang diberikan oleh World Bank untuk program National Slum Upgrading Project (NSUP) di Sulawesi Tengah tahap 1.
