Alih fungsi hutan di daerah aliran sungai kawasan pertambangan nikel, menjadi penyebab banjir beruntun. Kawasan hutan mulai terdesak, akibat aktifitas pertambangan yang begitu masif di wilayah hulu yang melibatkan perusahaan raksasa.
Banjir yang terjadi dikawasan pertambangan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) baru-baru ini turut memberi dampak kerugian bagi ratusan rumah penduduk di desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi.
Baca Juga : HUTAN GUNDUL BANJIR MUNCUL
Peristiwa ini jelas merupakan indikasi kuat, bukti buruknya Pemerintah gagal dalam tata kelola pertambangan akibat alih fungsi hutan menjadi tambang.
Hampir sebagian desa di Kecamatan Bahodopi atau dikenal sebagai kawasan industri pertambangan terbesar se Asia Tenggara itu, menjadi langganan banjir akibat meluapnya beberapa aliran sungai disana.
Meski begitu, banjir yang terjadi pada Rabu 6 Juli 2022, itu paling tidak telah memerintahkan ratusan warga untuk mengungsi dan merusak lahan pertanian serta merendam sejumlah fasilitas publik.
“Hujan dari jam 1 siang sampai sekarang ini masih hujan. Air meluap itu di jam 3, yang banjir itu dalam pabrik di Kurisa, Tabo, Labota. Air lari kejalan semuanya, tapi cuman dibawah lutut saja” singkat Halik yang dihubungi dari Palu.
Baca Juga : MUSIM HUJAN BANJIR AIR MATA
Lumpur belum mengering sisah endapan akibat kiriman banjir yang yang terjadi pada Rabu 29 Juni lalu, kini kawasan itu kembali terendam banjir. Peristiwa bencana berulang itu ditenggarai tak lepas dari aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh PT IMIP.
Tidak sulit untuk menghubungkanya, mengingat hutan dikawasan hulu telah di babat habis dan bukitnya dikeruk dan disulap menjadi kolam raksasa oleh perusahaan pertambangan. Peristiwa banjir di kawasan Kecamatan Bahodopi ini, bukan lah hal yang baru terjadi.
Dari catatan Trilogi, banjir juga pernah terjadi pada 15 Juni 2019 silam. Peristiwa itu memberi dampak buruk bagi sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan. Tiga desa ikut terendam dan memaksa ribuan warg untuk mengungsi. Kemudian bencana itu kembali tejadi pada Senin 15 Juni 2020, dua nyawa manusia melayang dua unit jembatan Bahodopi dan Dampala milik pemerintah pusat terputus.
Tentunya dengan terjadinya peristiwa banjir kali ini, bisa menuntun dan membuka mata pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan melakukan audit menyeluruh terhadap PT IMIP atas komitmenya dalam memulihkan hutan.
Hingga berita ini diterbitkan, Trilogi masih berupaya untuk meminta penjelasan dari pihak PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terkait peristiwa banjir yang terjadi dikawasan pertambangan nikel.
Menanggapi peristiwa banjir berulang yang terjadi dikawasan pertambangan PT IMIP, Jaringan Tambang (JATAM) Sulteng mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk turun mengambil langkah tegas melakukan evaluasi persoalan lingkungan diwilayah area konsesi.
“Berkaitan dengan banjir yang terjadi, di wilayah kawasan Industri PT. IMIP, khususnya di beberapa desa di wilayah Kawasan Industri, kami mendesak pemerintah Pusat maupun daerah, mengambil langkah untuk melakukan audit lingkungan” kata Moh Taufik, Kordinator JATAM Sulteng, melalui pesan tertulis yang diterima Trilogi.
Taufik mengatakan rapuhnya kawasan tersebut oleh banjir bukan tanpa sebab. Banjir yang terjadi dikawsan pertambangan itu lebih diakibatkan oleh disebabkan daya tampung dan daya dukung lingkungan menjadi rusak akibat pembukaan hutan berganti areal pertambangan berskala besar.
“ Kenapa hal ini perlu dilakukan, karena mengingat banjir yang terus terjadi di wilayah kawasan industri tersebut. Tujuan audit ini sendiri, untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan-undangan dan persyaratan lain yang relevan” jelasnya.
Mendesak pemerintah, kata Taufik, sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan tambang dalam dalam megelola pemanfataan lahan dan hutan di Bahodopi secara keseluruhan. Pengundulan hutan diduga kuat menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir dikawasan itu.
“Untuk melihat bagaimana kepatuhan perusahaan dalam memberikan jaminan keberlanjutan, sehingga tidak ada lagi bencana-bencana banjir yang terjadi dan terus berulang di wilayah kawasan industri tersebut. Audit ini ketika dilakukan dengan benar, audit lingkungan secara komprehensif, bisa dapat mengungkap area masalah dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjtunya” ujarnya.
Selain itu, JATAM juga mendesak agar Pemerintah harus berani mengadopsi peraturan dan standar lingkungan yang lebih ketat. Tujuanya, untuk memaksa perusahaan agar lebih patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan banjir yang terus berulang.
Sebelumnya diberitakan oleh media di Palu, Anggota DPR RI Anwar Hafid menuding penyebab banjir berulang di kawasan pertambang di Kabupaten Morowali, akibat dari tata kelola lingkungan yang kurang baik. Pasalnya, kawasan itu baru diguyur hujan sebentar air sudah kemana-mana.
“Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diharapkan lakukan pengawasan ketat atas pengelolaan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang ada di Morowali dan Morut, tidak terkecuali IMIP,” tulis Anwar Hafid yang dikutip dari media online di Palu.
Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Sulteng ini juga menilai, pengawasan atas aktivitas pertambangan di kawasan PT IMIP sangat lemah, sehingga tak bisa mengatasi dampak dari pertambangan itu seperti banjir yang merendam pemukiman, padahal hujan tidak berlangsung lama.
Anwar Hafid menyampaikan, jika saat ini banjir baru melanda Desa Bahomakmur, maka tidak menutup kemungkinan besok – besok akan melanda juga daerah lainnya dimana aktivitas pertambangan masif, sementara upaya kelola lingkungan sangat minim.
“Kalau dijaman saya dulu, luas kawasannya industry IMIP 2000 ha, pemerintah harus awasi IMIP dengan ketat, utamanya soal pengelolaan lingkungan,” tekannya.
Anwar Hafid sampai membandingkan pengelolaan tambang di PT IMIMP Morowali dengan pengelolaan tambang PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako.
“Hari ini jujur saya melihat di Morowali ngeri perasaan saya, karena melihat pengelolaan lingkungan yang amburadul. Saat ini, di Morowali di sektor pertembangan dan kawasan industri dan terbukti sedikit saja hujan pasti jebol tanggul – tanggul air. Sangat jauh berbeda dengan pengelolaan lingkungan di Sorowako oleh PT Vale. Olehnya, dengan segala kerendahan hati dan rasa prihatin saya tinggi sebagai anak daerah, saya mengajak kita semua mari kita bersama – sama mencegah jangan sampai banjir bandang yang dahsyat sesuai posisi dan kapasitas kita masing – masing,” imbuh Anwar Hafid.
Anggota Komisi II DPR RI ini mengaku, saat dirinya menjadi Bupati Morowali banyak elemen masyarakat selalu menyoroti soal lingkungan baik lokal maupun nasional, tapi hari ini sepi.
“Ini suara hati saya, jauh dari tendensi apa –apa. Terima kasih sahabat semua,” ujar Anwar Hafid lirih.
