KABAR PASAR

SUKSES DARMIN TURUNKAN ANGKA MISKIN DI POSO

Bupati Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Kolonel Marinir (Purn) Darmin Sigilipu bersama Wakilnya Ir Toto Samsuri MSi, dinilai cukup berhasil menekan angka kemiskinan turun menjadi 2,67 poin di Tahun 2018.

Bupati Kabupaten Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Sigilipu.

Hal ini disampaikan oleh Akademisi, Ekonom Universitas Tadulako Dr M Ahlis Djirimu Ph.D, ketika hubngi trilogi.co.id, belum lama ini. Selama hampir lima tahun, kata dia, memimpin Kabupaten Poso Bupati Darmin Sigilipu banyak memberi dampak kemajuan yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang sebelumnya dikenal terkait rawan masalah keamanan adanya kelompok MIT.

Menurut Ahlis Djirimu kinerja makro ekonomi Kabupaten Poso dimasa kepemimpinan Bupati Darmin Sigilipu bersama Wakil Bupati Ir Toto Samsuri MSi naik dari 6,29% di tahun 2016 menjadi 6,36 % di tahun 2017. Jumlah penduduk miskin turun dari 42,23 ribu di thn 2016 menjadi 41,75 ribu di thn 2018.

Prosentase penduduk miskin turun dari 17,71 % di tahun 2016 menjadi 16,71 % di tahun 2018. Kedalaman kemiskinan turun dari 4,17 poin di tahun 2016 menjadi 2,67 poin di tahun 2018. Artinya penduduk di bawa garis kmiskinan lebih cepat naik menjadi tidak miskin.

Demikian pula, keparahan kemiskinan turun dari 1,38 poin di tahun 2016 menjadi 0,68 poin di tahun 2018 yang artinya ketimpangan sesama RT miskin menyempit.

“IPM Poso berada pada peringkat ketiga di Sulteng naik dari 68,83 % pada tahun 2016 mnjdi 69,78 % pada tahun 2017. Tantangan bagi pak Darmin terletak pada angka pengangguran naik dari 2,86 % pada tahun 2015 menjadi 3,69 % pada tahun 2017 mengingat dampak sosial cukup besar dan Kabupaten Poso berada di persimpangan terbebani masalah infrastruktur jalan” kata Ahlis Djirimu.

Sementata itu anggota DPRD Kabupaten Poso Safrudin Odjobolo mengatakan yang sungguh patut diapresiasi adalah upaya Bupati Darmin Sigilipu meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan dalam rangka penempatan birokrat dijajaran Pemda Poso terutama terhadap penempatan pemimpin OPD.

Anggota DPRD Kabupaten Poso Safrudin Odjobolo

“Bupati Darmin melibatkan Asesor untuk menguji kompetensi SDM ASN sebagai mitra kerja guna merealisasikan Visi-Misi sebagai Bupati Poso dan itu termuat dalam Perda RPJMD Poso” kata Safrudin.

Terkait Pertumbuhan Ekonomi kata Safrudin tentu dapat terlihat dari dinamika kehidupan masyarakat yang telah beraktifitas secara normal dan tidak ada kasus yang luar biasa terkait soal ketersedian pangan. Kemampuan dalam menyediakan papan, sehingga aktivitas ekonomi berjalan normal untuk kebutuhan masyarakat.

“Saya melihat saat ini Bupati Darmin sedang memacu pembangunan Infrastruktur terutama jalan desa yang potensinya cukup memberi dampak yang sangat positif bagi eksitensi ekonomi masyarakat di Kabupate Poso.” kata Safrudin.

Dikonfirmasi terpisah Dr Misran Lawani MSi ahli agriculture di Kabupaten Poso melihat dari berbagai kelurangan yang ada, patut diapresiasi apa yang  telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso selama kurang lebih 3 tahun terakhir, dibawah kepemimpinan Bupati Darmin dan Wakil Bupati Toto Samsuri.

Dr Misran Lawani MSi ahli agriculture

Berbagai prestasi di tingkat Provinsi maupun Nasional yang telah diraih. Telah mengakreditasikan 15 puskesmas dan berhasil menerima akreditasi madya bintang tiga untuk RSUD Poso.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sekaligus Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Poso. Launching Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat, pengembangan potensi sidat, dan berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tahun 2018 oleh BPK RI Perwakilan Sulteng.

Menurut Misran dari data yang dirilis BPS Tahun 2017, bukti nyata kinerja Pemda Kabupaten Poso berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,45% dari tahun 2017-2018, yaitu dari 17,16% menjadi 16,71%. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Walaupun penurunannya belum signifikan, usaha yang telah dilakukan patut diapresiasi.

“Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Sementara pada tahun 2018, rata-rata kalori per kapita sehari masyarakat Poso sudah mencapai sebesar 2.252 kilokalori” katanya.

Kinerja pasangan Bupati Poso Darmin Sigilipu dan Wakil Bupati Toto Samsuri kata Misran terlihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Poso 69,78 lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Sulteng 68,11, Banggai 69,00, Morowali Utara 67,35, Sigi 66,72, Buol 66,69, Donggala 64,66, Parigi Moutong 64,09, Banggai Laut 64,08, Banggai Kepulauan 64,07, Toli-Toli 64,05, dan Tojo Una-Una 62,61.

“IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia masyarakat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dan merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)” kata Misran.

Ditengah keberhasilan yang telah dicapai, bagi Misran Lawani merupakan pekerjaan rumah masih menanti, yakni meningkatkan laju pertumbuhan di atas 2,15%. Meningkatkan angka IPM di atas 69,78. Angka IPM Poso masih dibawah IPM Kota Palu 80,24 dan IPM Kabupaten Morowali 70,41.

Mengurangi angka pengangguran, dari jumlah penduduk 245.993 jiwa, pengangguran masih mencapai 5.170 jiwa. Karena kecenderungan atau tren pertumbuhan jumlah tenaga kerja lebih besar dari jumlah perusahaan atau ketersediaan lapangan pekerjaan. Memperpanjang jalan beraspal, dari panjang jalan 1229,15 km, jalan aspal baru mencapai 410,50 km (33,4%) dibanding jalan bukan aspal, yaitu sebesar 818,65 km (66,6%) dan lain sebagainya.

“Penempatan SDM birokrat pada beberapa jabatan tertentu pada umumnya sudah dilakukan dengan baik walaupun tentunya masih ada yang perlu yang dievaluasi. Menurut hemat saya, prinsip “the right man in the right place” atau menempatkan orang sesuai keahliannya perlu dikedepankan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan menghindari kesalahan pengelolaan Sumber Daya Manusia” kata Akademisi asal Poso itu.

Penulis : Elkana Lengkong / Trilogi.co.id

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Koran Trilogi - Berdiri diatas dan untuk semua golongan, serta non-partisan. Trilogi.co.id tidak bekerja untuk kepentingan politik mana pun. WWW.TRILOGI.CO.ID

Facebook

Copyright © 2019 Trilogi.co.id All Right ReservedThemetf

To Top